Tanggal 27 Desember 2007, Pemimpin Oposisi Pakistan, Benazir Bhutto tewas akibat serangan bom bunuh diri. Untuk melihat ke belakang, ada baiknya tulisan Dasman Djamaluddin yang di muat di Harian Merdeka, 23,24 dan 25 November 1992 dapat memberikan sedikit banyaknya tentang apa sebetulnya yang terjadi di Pakistan.
Harian Merdeka, 23 November 1992
halaman V
Pakistan Dan Gejolak Politik (I)halaman V
Pakistan Sebuah Negara Yang Penuh Dengan Intrik-intrik Politik
Pengantar Redaksi:
Suhu politik di Pakistan akhir-akhir ini semakin panas. Penahanan dan pemukulan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, hari Rabu, 18 November 1992 cukup membuat masyarakat internasional terperangah. Mulai hari ini redaksi akan menurunkan beberapa tulisan dari wartawan Merdeka, Dasman Djamaluddin mengenai Pakistan untuk mengenal lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi masalah utama di negara berpenduduk paling rapat kesembilan di dunia tersebut.
Pengantar Redaksi:
Suhu politik di Pakistan akhir-akhir ini semakin panas. Penahanan dan pemukulan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, hari Rabu, 18 November 1992 cukup membuat masyarakat internasional terperangah. Mulai hari ini redaksi akan menurunkan beberapa tulisan dari wartawan Merdeka, Dasman Djamaluddin mengenai Pakistan untuk mengenal lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi masalah utama di negara berpenduduk paling rapat kesembilan di dunia tersebut.
Hari Rabu, 18 November 1992 beribu-ribu pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto turun ke jalan. Mereka melakukan long march dari Rawalpindi ke Islamabad, untuk menentang kepemimpinan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang dikatakannya telah melakukan korupsi.
Sekitar 30.000 pendukung Benazir Bhutto tumpah ke jalan-jalan dan membentuk barisan sepanjang 18 km. Benazir sedang menaiki jip terbuka memimpin long march tersebut, ketika pihak keamanan yang sudah sejak awal meningkatkan kekuatannya langsung menurunkan mantan pemimpin Pakistan tersebut serta memukulnya.
Sebelum diturunkan, Benazir Bhutto ditembak dengan lusinan peluru gas air mata dengan maksud agar sulit bernafas. Ia dipaksa pulang ke Karachi, kota yang selama ini menjadi basis perjuangannya dan selama 30 hari dilarang masuk ke ibu kota negara itu, Islamabad.
Beribu-ribu pendukung Bhutto dan anggota partai senior telah ditahan minggu lalu. Di antara yang ikut ditahan tersebut adalah ibunya sendiri Nusrat Bhutto (65) yang ditahan hari Rabu ketika mencoba meninggalkan kota sebelah timur Lahore untuk ikut bersama-sama bergabung dengan para demonstrans.
Pemerintah Pakistan hari Jumat mengumumkan bahwa Bhutto ketika terbang ke Karachi berada dalam kesehatan buruk. Sebetulnya dengan keadaan letih dan pucat, ia menolak untuk diterbangkan ke Karachi, namun para polisi memaksanya agar naik ke pesawat.
Benazir Bhutto juga mengatakan kepada wartawan bahwa ibunya kini mengidap penyakit paru-paru karena pengaruh gas air mata yang ditembakkan polisi ke kendaraannya. Meskipun demikian, Benazir nampaknya akan terus melanjutkan perjuangan melalui kereta api. Menurutnya, ia akan mengadakan perjalanan selama 27 jam hari ini untuk menemui para pendukungnya berdemonstrasi memaksa Nawaz Sharif turun dari panggung kekuasaan.
Nawaz Sharif naik ke tampuk kekuasaan setelah Benazir Bhutto yang baru 20 bulan memerintah dikudeta secara nonkonvensional oleh Presiden Ishaq Khan (79), di awal Agustus 1990. Ini merupakan sejarah tersendiri dan seakan-akan tidak pernah terjadi sebelumnya di mana seorang presiden diberi wewenang membubarkan pemerintahan. Dalam konstitusi Pakistan disebutkan bahwa presiden dalam sistem parlementer hanya berhak membubarkan parlemen dan menetapkan kapan diselenggarakannya pemilihan umum yang baru.
Namun pemunculannya tetap mengundang protes dari Benazir Bhutto, karena putera bekas Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto tersebut melihat Sharif tidak beda dengan melihat bekas Diktator Militer Jenderal Muahmmad Zia Ul-Haq yang bertanggung jawab di balik hukuman gantung terhadap ayahnya. Zia tewas dalam kecelakaan pesawat di bulan Agustus 1988 dan merupakan salah seorang tokoh politik Pakistan yang pernah memberlakukan undang-undang darurat terpanjang di Pakistan yaitu selama 102 bulan, sampai dicabut pada tanggal 31 Desember 1986. Kemudian tiga bulan sesudah peristiwa kecelakaan tersebut Benazir langsung memegang kendali pemerintahan dan ia merupakan orang kedua di Pakistan yang dianggap mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis tahun 1988. Ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto merupakan orang pertama yang memperkenalkan pemilihan umum secara demokratis pada tahun 1971. Selama ini, baik sebelum atau sesudahnya, Pakistan tidak pernah lagi memperkenalkan pemilihan umum yang secara demokratis.
Pakistan semula merupakan negara persemakmuran Inggeris dan resmi menjadi bagian negara itu pada 14 Agustus 1947, dengan perdana menteri pertamanya, Liaquat Ali Khan dan Muhammad Ali Jinnah sebagai gubernur jenderal. Sebelumnya Inggeris telah menyetujui pembagian wilayah seluas Karolina Selatan, Panama tersebut menjadi dua bagian untuk ummat Islam dan Hindu.
Sejak kematian Muhammad Ali Jinnah tahun 1948 dan terbunuhnya, Liaquat Ali Khan tahun 1951, Pakistan selalu dihadapkan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan ekonomi.
Pada tanggal 23 Maret 1956 sebuah konstitusi baru yang memproklamirkan berdirinya negara Republik Islam Pakistan diperkenalkan dan yang dipilih sebagai presiden pertama di negara tersebut adalah Jenderal Iskandar Mirza. Sejak saat itu pula pemerintahan militer di negara itu dipegang berkali-kali, dari Mayor Jenderal Iskandar Mirza ke Jenderal Muhammad Ayub Khan, terus ke Jenderal Yahya Khan.
Pada bulan Maret 1971, Liga Nasionalis Awami, pimpinan Sheik Mujibur Rahman memperoleh suara mayoritas di Majelis Nasional. Presiden Yahya mencoba membatalkan hasil pemilihan tersebut, namun Liga tersebut terus memperjuangkan berdirinya sebuah negara Islam lainnya yang bernama Bangladesh. Sejak saat ini, Pakistan bukan hanya dihadapkan dengan masalah di perbatasan antara Pakistan dan India, namun juga masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan Pakistan dan Bangladesh.
Namun lambat laun pemerintahan junta militer di Pakistan mengalami kemunduran dan pada akhir Desember 1971 muncullah orang sipil yang pertama di negara tersebut.
Ia adalah Zulfikar Ali Bhutto yang mencoba menegakkan demokrasi di Pakistan. Bhutto terus berusaha memulihkan hak-hak rakyat Pakistan sampai ia terguling dan ditahan pada 5 Juli 1977 oleh Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq, yang sekaligus mengembalikan rezim militer di Pakistan.
Partai Rakyat Pakistan yang dipimpinnya selanjutnya diserahkan kepada anak perempuannya Benazir Bhutto dan hingga kini masih mengharapkan agar demokrasi pulih kembali di Pakistan.
Sejak terbunuhnya Liaquat Ali Khan dan Muhammad Ali Jinnah, situasi di Pakistan selalu dihadapkan kepada masalah-masalah ekonomi dan politik. Sejak itu pula rezim militer seara perlahan-lahan berkuasa di Pakistan.
Sekitar 30.000 pendukung Benazir Bhutto tumpah ke jalan-jalan dan membentuk barisan sepanjang 18 km. Benazir sedang menaiki jip terbuka memimpin long march tersebut, ketika pihak keamanan yang sudah sejak awal meningkatkan kekuatannya langsung menurunkan mantan pemimpin Pakistan tersebut serta memukulnya.
Sebelum diturunkan, Benazir Bhutto ditembak dengan lusinan peluru gas air mata dengan maksud agar sulit bernafas. Ia dipaksa pulang ke Karachi, kota yang selama ini menjadi basis perjuangannya dan selama 30 hari dilarang masuk ke ibu kota negara itu, Islamabad.
Beribu-ribu pendukung Bhutto dan anggota partai senior telah ditahan minggu lalu. Di antara yang ikut ditahan tersebut adalah ibunya sendiri Nusrat Bhutto (65) yang ditahan hari Rabu ketika mencoba meninggalkan kota sebelah timur Lahore untuk ikut bersama-sama bergabung dengan para demonstrans.
Pemerintah Pakistan hari Jumat mengumumkan bahwa Bhutto ketika terbang ke Karachi berada dalam kesehatan buruk. Sebetulnya dengan keadaan letih dan pucat, ia menolak untuk diterbangkan ke Karachi, namun para polisi memaksanya agar naik ke pesawat.
Benazir Bhutto juga mengatakan kepada wartawan bahwa ibunya kini mengidap penyakit paru-paru karena pengaruh gas air mata yang ditembakkan polisi ke kendaraannya. Meskipun demikian, Benazir nampaknya akan terus melanjutkan perjuangan melalui kereta api. Menurutnya, ia akan mengadakan perjalanan selama 27 jam hari ini untuk menemui para pendukungnya berdemonstrasi memaksa Nawaz Sharif turun dari panggung kekuasaan.
Nawaz Sharif naik ke tampuk kekuasaan setelah Benazir Bhutto yang baru 20 bulan memerintah dikudeta secara nonkonvensional oleh Presiden Ishaq Khan (79), di awal Agustus 1990. Ini merupakan sejarah tersendiri dan seakan-akan tidak pernah terjadi sebelumnya di mana seorang presiden diberi wewenang membubarkan pemerintahan. Dalam konstitusi Pakistan disebutkan bahwa presiden dalam sistem parlementer hanya berhak membubarkan parlemen dan menetapkan kapan diselenggarakannya pemilihan umum yang baru.
Namun pemunculannya tetap mengundang protes dari Benazir Bhutto, karena putera bekas Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto tersebut melihat Sharif tidak beda dengan melihat bekas Diktator Militer Jenderal Muahmmad Zia Ul-Haq yang bertanggung jawab di balik hukuman gantung terhadap ayahnya. Zia tewas dalam kecelakaan pesawat di bulan Agustus 1988 dan merupakan salah seorang tokoh politik Pakistan yang pernah memberlakukan undang-undang darurat terpanjang di Pakistan yaitu selama 102 bulan, sampai dicabut pada tanggal 31 Desember 1986. Kemudian tiga bulan sesudah peristiwa kecelakaan tersebut Benazir langsung memegang kendali pemerintahan dan ia merupakan orang kedua di Pakistan yang dianggap mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis tahun 1988. Ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto merupakan orang pertama yang memperkenalkan pemilihan umum secara demokratis pada tahun 1971. Selama ini, baik sebelum atau sesudahnya, Pakistan tidak pernah lagi memperkenalkan pemilihan umum yang secara demokratis.
Pakistan semula merupakan negara persemakmuran Inggeris dan resmi menjadi bagian negara itu pada 14 Agustus 1947, dengan perdana menteri pertamanya, Liaquat Ali Khan dan Muhammad Ali Jinnah sebagai gubernur jenderal. Sebelumnya Inggeris telah menyetujui pembagian wilayah seluas Karolina Selatan, Panama tersebut menjadi dua bagian untuk ummat Islam dan Hindu.
Sejak kematian Muhammad Ali Jinnah tahun 1948 dan terbunuhnya, Liaquat Ali Khan tahun 1951, Pakistan selalu dihadapkan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan ekonomi.
Pada tanggal 23 Maret 1956 sebuah konstitusi baru yang memproklamirkan berdirinya negara Republik Islam Pakistan diperkenalkan dan yang dipilih sebagai presiden pertama di negara tersebut adalah Jenderal Iskandar Mirza. Sejak saat itu pula pemerintahan militer di negara itu dipegang berkali-kali, dari Mayor Jenderal Iskandar Mirza ke Jenderal Muhammad Ayub Khan, terus ke Jenderal Yahya Khan.
Pada bulan Maret 1971, Liga Nasionalis Awami, pimpinan Sheik Mujibur Rahman memperoleh suara mayoritas di Majelis Nasional. Presiden Yahya mencoba membatalkan hasil pemilihan tersebut, namun Liga tersebut terus memperjuangkan berdirinya sebuah negara Islam lainnya yang bernama Bangladesh. Sejak saat ini, Pakistan bukan hanya dihadapkan dengan masalah di perbatasan antara Pakistan dan India, namun juga masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan Pakistan dan Bangladesh.
Namun lambat laun pemerintahan junta militer di Pakistan mengalami kemunduran dan pada akhir Desember 1971 muncullah orang sipil yang pertama di negara tersebut.
Ia adalah Zulfikar Ali Bhutto yang mencoba menegakkan demokrasi di Pakistan. Bhutto terus berusaha memulihkan hak-hak rakyat Pakistan sampai ia terguling dan ditahan pada 5 Juli 1977 oleh Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq, yang sekaligus mengembalikan rezim militer di Pakistan.
Partai Rakyat Pakistan yang dipimpinnya selanjutnya diserahkan kepada anak perempuannya Benazir Bhutto dan hingga kini masih mengharapkan agar demokrasi pulih kembali di Pakistan.
Sejak terbunuhnya Liaquat Ali Khan dan Muhammad Ali Jinnah, situasi di Pakistan selalu dihadapkan kepada masalah-masalah ekonomi dan politik. Sejak itu pula rezim militer seara perlahan-lahan berkuasa di Pakistan.
Harian Merdeka, 24 November 1992
Hal.V
Hal.V
Pakistan Dan Gejolak Politik (II)
Proses Dan Perkembangan Demokrasi Di Asia Selatan
Pengantar Redaksi :
Suhu Politik di Pakistan akhir-akhir ini semakin panas. Penahanan dan pemukulan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto hari Rabu, 18 November 1992 cukup membuat masyarakat internasional terperangah. Mulai hari ini redaksi akan menurunkan beberapa tulisan dari wartawan Merdeka, Dasman Djamaluddin mengenai Pakistan untuk mengenal lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi masalah utama di negara berpenduduk paling rapat kesembilan di dunia tersebut.
Suhu Politik di Pakistan akhir-akhir ini semakin panas. Penahanan dan pemukulan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto hari Rabu, 18 November 1992 cukup membuat masyarakat internasional terperangah. Mulai hari ini redaksi akan menurunkan beberapa tulisan dari wartawan Merdeka, Dasman Djamaluddin mengenai Pakistan untuk mengenal lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi masalah utama di negara berpenduduk paling rapat kesembilan di dunia tersebut.
Negara-negara Asia Selatan selama ini selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik dalam maupun luar negeri, sehingga boleh dikatakan mereka tidak sempat membenahi dirinya sendiri. Kehidupan di wilayah ini selalu diwarnai kerusuhan-kerusuhan etnis, agama dan bahasa sehingga seringkali muncul menjadi aksi-aksi kekerasan.
Di antara negara-negara Asia Selatan, hanya India yang selama ini dianggap berhasil mengembangkan sistim demokrasi, meski harus ditebus dengan banyak korban, seperti tewasnya Perdana Menteri India Rajiv Gandhi maupun ibunya sendiri Indira Gandhi. Tetapi bangsa India sudah lebih sadar mengenai sistim pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara demokratis. Begitu pula, Sri Lanka, yang selama ini dianggap lebih maju. Hanya Pakistan dan Bangladesh yang seakan-akan belum mampu menerapkan demokrasi di negaranya masing-masing.
Sejarah Pakistan merupakan sejarah pergolakan. Setelah negara tersebut memisahkan diri dari India Inggeris tanggal 14 Agustus 1947, selama sembilan tahun masih berada di bawah dominan Inggeris. Barulah pada tanggal 23 Maret 1956, Pakistan merdeka secara penuh. Tetapi bukan berarti tanggal 14 Agustus 1947 tersebut tidak berarti apa-apa bagi bangsa Pakistan, karena pada hari itulah Pakistan membentuk sebuah negara Federal Demokratis Islam. Meski namanya demokratis, tetapi dalam jangka waktu 30 tahun, Pakistan diwarnai dua kali percobaan kudeta militer, dua kudeta quasi militer dan tiga kudeta militer penuh.
Kudeta pertama dicoba pada tahun 1951 oleh Jenderal Akbar Khan. Kudeta kedua muncul pada bulan Oktober 1954 dengan dukungan Jenderal Ayub Khan. Kudeta ketiga berlangsung pada bulan Oktober 1955 dan juga pada bulan Oktober 1958 yang dilakukan Jenderal Ayub Khan. Ia kemudian memproklamasikan sistem presidensial sebagai pengganti sistim parlemen federal serta memberlakukan sebuah konstitusi baru di tahun 1962. Selanjutnya pada bulan Maret 1969, Ayub Khan digulingkan Jenderal Yahya Khan.
Sebetulnya sejak Yahya Khan memerintah, sudah ada niat untuk menghidupkan sistim demokrasi. Oleh karena itu pada bulan Desember 1970 diselenggarakan pemilihan umum secara bebas dan dalam hal ini Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan Zulfikar Ali Bhutto berhasil mendominasi pemilihan di Pakistan Barat, sementara Liga Awami pimpinan Sheikh Mujibur Rahman berhasil memenangkan pemilihan umum di Pakistan Timur. Namun pemilihan tersebut membuat Yahya Khan naik pitam, karena Sheikh Mujibur Rahman memanfaatkan kesempatan ini untuk memisahkan diri dari Pakistan. Bahkan pada tanggal 26 Maret 1971, Mujibur Rahman memperoklamirkan berdirinya sebuah negara bernama Republik Bangladesh. Pembentukan negara ini sudah tentu ditentang oleh Zulfikar Ali Bhutto dan Yahya Khan sehingga kedua tokoh tersebut sepakat mengirim pasukan ke Bangladesh dan pecahlah perang saudara pertama di wilayah tersebut. Dalam hal ini untuk pertama kali pula India terlibat secara langsung membantu Bangladesh mengalahkan pasukan Pakistan di Dhaka pada bulan Desember 1971. Hal ini sudah tentu lebih memperuncing persengketaan yang sudah lama muncul antara India dan Pakistan. Karena bagaimana pun juga India selama ini menganggap Pakistan masih merupakan kesatuan, meski secara resmi kedua negara telah terpisah. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru berkali-kali mengatakan mengenai masa depan kedua negara yersebut. "Kedua dominion akan bersatu menjadi satu negara," ujarnya.
Perselisihan antara India dan Pakistan tersebut akhirnya menjadi masalah internasional. Masalah Kashmir yang sekarang sedang dan masih dipersengketakan oleh mereka belum bisa teratasi. Sebaliknya India pun selalu memprotes pembangunan jalan raya Karakoram yang menghubungkan Pakistan -Tiongkok melalui Kashmir, sehingga permasalahan baik oleh kedua negara maupun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri.
Akibat perpecahan di dalam negara Pakistan tersebut, maka rakyat Pakistan mau tidak mau memilih Zulfikar Ali Bhutto sebagai pemimpin mereka. Ia berhasil memenangkan pemilihan umum yang baru pertama kali diselenggarakan secara demokratis. Ia diangkat sebagai Presiden Pakistan pada tanggal 20 Desember 1971, tepat pada jam 11.30 waktu setempat di rumah kepresidenan Rawalpindi. Saat ini sistim presidensial masih berlaku dan presiden merupakan pimpinan tertinggi di Pakistan.
Namun sayang, kekuasaan yang dipegangnya tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 5 Juli 1977 militer kembali mengambilalih kekuasaan di Pakistan yang dipimpin Jenderal Zia ul-Haq. Hidup Zulfikar Ali Bhutto, ayah bekas Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, berakhir dengan tragis. Ia harus menghadapi tiang gantungan di penjara distrik Rawalpindi pada tahun 1979, karena menurut keputusan Pengadilan Tinggi Lahore, Ali Bhutto dinyatakan bersalah berkomplot membunuh lawan-lawan politiknya serta dituduh melakukan korupsi.
Tuduhan korupsi ini kembali dialncarkan anaknya Benazir Bhutto untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif dalam demonstrasinya baru-baru ini. Apakah tuduhan Benazir seperti ini dikarenakan Nawaz Sharif merupakan anak emas Zia ul-Haq atau Nawaz sendiri yang betul-betul terlibat korupsi. Yang jelas, Benazir ingin mengembalikan sistim demokrasi di Pakistan, meskipun secara tidak langsung ketika berkuasa di negara tersebut dianggap tidak berhasil menelorkan kebijakan-kebijakan praktis dan mengatasi perpecahan yang muncul dalam partai-partai politik.
Mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto ketika akan digantung pun mengaitkan masalah ini dengan korupsi. Dengan kertas beralaskan lutut ia masih sempat menulis pembelaan terakhirnya untuk menyangkal tuduhan korupsi dari Presiden Zia ul-Haq. Pembelaannya tersebut diberinya judul: "Aku Bukan Koruptor."
Melihat ke peristiwa tersebut, nampaknya masalah korupsi akan tetap menjadi tema sentral yang selalu menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan negara-negara Asia Selatan, mungkin begitu juga di negara-negara Dunia Ketiga. Apakah dengan tema korupsi ini pula, perjuangan Benazir akan berhasil menggulingkan Nawaz Sharif. Yang jelas, Benazir maupun ayahnya Zulfikar Ali Bhutto sejak dini telah berusaha mencona sistim demokasi yang sesungguhnya di Pakistan.
Di antara negara-negara Asia Selatan, hanya India yang selama ini dianggap berhasil mengembangkan sistim demokrasi, meski harus ditebus dengan banyak korban, seperti tewasnya Perdana Menteri India Rajiv Gandhi maupun ibunya sendiri Indira Gandhi. Tetapi bangsa India sudah lebih sadar mengenai sistim pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara demokratis. Begitu pula, Sri Lanka, yang selama ini dianggap lebih maju. Hanya Pakistan dan Bangladesh yang seakan-akan belum mampu menerapkan demokrasi di negaranya masing-masing.
Sejarah Pakistan merupakan sejarah pergolakan. Setelah negara tersebut memisahkan diri dari India Inggeris tanggal 14 Agustus 1947, selama sembilan tahun masih berada di bawah dominan Inggeris. Barulah pada tanggal 23 Maret 1956, Pakistan merdeka secara penuh. Tetapi bukan berarti tanggal 14 Agustus 1947 tersebut tidak berarti apa-apa bagi bangsa Pakistan, karena pada hari itulah Pakistan membentuk sebuah negara Federal Demokratis Islam. Meski namanya demokratis, tetapi dalam jangka waktu 30 tahun, Pakistan diwarnai dua kali percobaan kudeta militer, dua kudeta quasi militer dan tiga kudeta militer penuh.
Kudeta pertama dicoba pada tahun 1951 oleh Jenderal Akbar Khan. Kudeta kedua muncul pada bulan Oktober 1954 dengan dukungan Jenderal Ayub Khan. Kudeta ketiga berlangsung pada bulan Oktober 1955 dan juga pada bulan Oktober 1958 yang dilakukan Jenderal Ayub Khan. Ia kemudian memproklamasikan sistem presidensial sebagai pengganti sistim parlemen federal serta memberlakukan sebuah konstitusi baru di tahun 1962. Selanjutnya pada bulan Maret 1969, Ayub Khan digulingkan Jenderal Yahya Khan.
Sebetulnya sejak Yahya Khan memerintah, sudah ada niat untuk menghidupkan sistim demokrasi. Oleh karena itu pada bulan Desember 1970 diselenggarakan pemilihan umum secara bebas dan dalam hal ini Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan Zulfikar Ali Bhutto berhasil mendominasi pemilihan di Pakistan Barat, sementara Liga Awami pimpinan Sheikh Mujibur Rahman berhasil memenangkan pemilihan umum di Pakistan Timur. Namun pemilihan tersebut membuat Yahya Khan naik pitam, karena Sheikh Mujibur Rahman memanfaatkan kesempatan ini untuk memisahkan diri dari Pakistan. Bahkan pada tanggal 26 Maret 1971, Mujibur Rahman memperoklamirkan berdirinya sebuah negara bernama Republik Bangladesh. Pembentukan negara ini sudah tentu ditentang oleh Zulfikar Ali Bhutto dan Yahya Khan sehingga kedua tokoh tersebut sepakat mengirim pasukan ke Bangladesh dan pecahlah perang saudara pertama di wilayah tersebut. Dalam hal ini untuk pertama kali pula India terlibat secara langsung membantu Bangladesh mengalahkan pasukan Pakistan di Dhaka pada bulan Desember 1971. Hal ini sudah tentu lebih memperuncing persengketaan yang sudah lama muncul antara India dan Pakistan. Karena bagaimana pun juga India selama ini menganggap Pakistan masih merupakan kesatuan, meski secara resmi kedua negara telah terpisah. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru berkali-kali mengatakan mengenai masa depan kedua negara yersebut. "Kedua dominion akan bersatu menjadi satu negara," ujarnya.
Perselisihan antara India dan Pakistan tersebut akhirnya menjadi masalah internasional. Masalah Kashmir yang sekarang sedang dan masih dipersengketakan oleh mereka belum bisa teratasi. Sebaliknya India pun selalu memprotes pembangunan jalan raya Karakoram yang menghubungkan Pakistan -Tiongkok melalui Kashmir, sehingga permasalahan baik oleh kedua negara maupun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri.
Akibat perpecahan di dalam negara Pakistan tersebut, maka rakyat Pakistan mau tidak mau memilih Zulfikar Ali Bhutto sebagai pemimpin mereka. Ia berhasil memenangkan pemilihan umum yang baru pertama kali diselenggarakan secara demokratis. Ia diangkat sebagai Presiden Pakistan pada tanggal 20 Desember 1971, tepat pada jam 11.30 waktu setempat di rumah kepresidenan Rawalpindi. Saat ini sistim presidensial masih berlaku dan presiden merupakan pimpinan tertinggi di Pakistan.
Namun sayang, kekuasaan yang dipegangnya tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 5 Juli 1977 militer kembali mengambilalih kekuasaan di Pakistan yang dipimpin Jenderal Zia ul-Haq. Hidup Zulfikar Ali Bhutto, ayah bekas Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, berakhir dengan tragis. Ia harus menghadapi tiang gantungan di penjara distrik Rawalpindi pada tahun 1979, karena menurut keputusan Pengadilan Tinggi Lahore, Ali Bhutto dinyatakan bersalah berkomplot membunuh lawan-lawan politiknya serta dituduh melakukan korupsi.
Tuduhan korupsi ini kembali dialncarkan anaknya Benazir Bhutto untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif dalam demonstrasinya baru-baru ini. Apakah tuduhan Benazir seperti ini dikarenakan Nawaz Sharif merupakan anak emas Zia ul-Haq atau Nawaz sendiri yang betul-betul terlibat korupsi. Yang jelas, Benazir ingin mengembalikan sistim demokrasi di Pakistan, meskipun secara tidak langsung ketika berkuasa di negara tersebut dianggap tidak berhasil menelorkan kebijakan-kebijakan praktis dan mengatasi perpecahan yang muncul dalam partai-partai politik.
Mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto ketika akan digantung pun mengaitkan masalah ini dengan korupsi. Dengan kertas beralaskan lutut ia masih sempat menulis pembelaan terakhirnya untuk menyangkal tuduhan korupsi dari Presiden Zia ul-Haq. Pembelaannya tersebut diberinya judul: "Aku Bukan Koruptor."
Melihat ke peristiwa tersebut, nampaknya masalah korupsi akan tetap menjadi tema sentral yang selalu menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan negara-negara Asia Selatan, mungkin begitu juga di negara-negara Dunia Ketiga. Apakah dengan tema korupsi ini pula, perjuangan Benazir akan berhasil menggulingkan Nawaz Sharif. Yang jelas, Benazir maupun ayahnya Zulfikar Ali Bhutto sejak dini telah berusaha mencona sistim demokasi yang sesungguhnya di Pakistan.
Harian Merdeka, 25 November 1992
Hal.V
Hal.V
Pakistan Dan Gejala Politik (III-Habis)
Demokrasi Di Pakistan, Antara Realita Dan Utopia
Pengantar Redaksi :
Suhu politik di Pakistan akhir-akhir ini semakin panas. Penahanan dan Pemukulan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto hari Rabu, 18 November 1992 cukup membuat masyarakat internasional terperangah. Mulai hari ini redaksi akan menurunkan beberapa tulisan dari wartawan Merdeka, Dasman Djamaluddin mengenai Pakistan untuk mengenal lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi masalah utama di negara berpenduduk paling rapat kesembilan di dunia tersebut.
Suhu politik di Pakistan akhir-akhir ini semakin panas. Penahanan dan Pemukulan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto hari Rabu, 18 November 1992 cukup membuat masyarakat internasional terperangah. Mulai hari ini redaksi akan menurunkan beberapa tulisan dari wartawan Merdeka, Dasman Djamaluddin mengenai Pakistan untuk mengenal lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi masalah utama di negara berpenduduk paling rapat kesembilan di dunia tersebut.
Ketika Ronald Reagan masih menjadi Presiden Amerika Serikat, ia pernah memecat orang kepercayaannya Casper Weinberger. Opini dunia mempertanyakan, kepemimpinan seperti apa yang dilakukan Ronald Reagan di negara yang sudah mapan menganut demokrasi itu. Tetapi karena rakyat Amerika tidak memberi reaksi, maka kebijakan Ronald Reagan dianggap benar dan bahkan kalau undang-undang negara tersebut membolehkan seorang presiden menjabat lebih dari dua kali masa jabatan, maka sampai hari ini dunia tidak begitu mengenal nama George Bush atau Bill Clinton.
Begitu pula ketika George Bush dan Bill Clinton melakukan kampanye, kedua calon saling kritik habis-habisan. Kedua calon turun mendekati rakyat dan sampai-sampai suara Bill Clinton terganggu hanya untuk memperkenalkan konsep-konsepnya agar rakyat pun harus ikut menilai. Menjelang pengumuman resmi, meski pengumpulan pendapat menunjukkan Clinton lebih unggul, namun Bush masih belum menyerah. Ia masih percaya dengan suara rakyat dari pada suara-suara lain, yang bersifat kelembagaan. Tetapi setelah hasil resmi diumumkan berarti rakyat telah menjatuhkan penilaiannya. Bush pun pada akhirnya mengakui kekalahan dan berjanji membantu Bill Clinton.
Dari dua peristiwa di atas kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, di dalam sebuah negara demokrasi, istilah pepatah latin: Vox populi, Vox Dei (suara rakyat, suara Tuhan) merupakan landasan utama untuk mengukur keberhasilan dan tidaknya seorang pemimpin. Kedua, munculnya sistem yang mengenal oposisi merupakan hal wajar. Meski di Amerika oposisi tidak begitu kentara, namun kalau diperhatikan dan diamati tumbuh serta berkembangnya partai-partai yang ada di negara demokrasi tersebut, oposisi sebetulnya sudah ada, namun tidak berwujud lembaga. Mana mungkin tanpa adanya perbedaan sikap, sebuah cita-cita atau prinsip-prinsip bersama akan tercapai. Dengan adanya "oposisi loyal" inilah mereka bisa mempertajam pikiran, meluaskan wawasan, bermusyawarah, bertukar pikiran dan sudah pasti hasil yang dicapai pun dapat diupayakan semaksimal mungkin. Dalam pemilu yang akan datang ini, Korea Selatan sudah mulai menyelenggarakan adu debat presiden. Jika berhasil, maka Korea Selatan merupakan satu-satunya Dunia Ketiga yang berani memulai memperkenalkan sistem adu debat terbuka dalam pemilihan presiden.
Bila permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, kita kaitkan dengan perkembangan terakhir di Pakistan, yaitu dengan penahanan pemimpin oposisi dan sekaligus memukulinya, maka sudah tentu menimbulkan keprihatinan dunia internasional. Benazir Bhutto selama ini bukan hanya dianggap sebagai pemimpin oposisi, namun juga pernah menjabat sebagai orang nomor satu di negara tersebut.
Nampaknya penghargaan terhadap bekas pemimpin di Pakistan sudah mulai pudar, meskipun di lain pihak penghargaan rakyat mereka terhadap "pendiri negara" tidak pernah sirna. Menanggapi perkembangan situasi di Pakistan, memang ayahnya Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto ketika menulis pembelaannya di dalam penjara yang kemudian dibukukan serta digubah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ny.Hadinata, pernah mengungkapkan ketidaksenangannya pada militer. Ia mengecam habis-habisan kudeta yang terjadi di Pakistan. Menurut Ali Bhutto, setiap fakta sejarah harus dilihat dari waktu dan situasinya sendiri. "Dengan pengetahuan kita sendiri, kita harus mengevaluasi posisi. Dapat dikatakan kita sedang tenggelam di tangan orang yang tak dapat berenang. Kita telah mengalami tiga buah kudeta," tulisnya ketika ia belum menjalani hukuman gantung dan pada akhirnya sejarah menilai bahwa ini merupakan kekeliruan Ali Bhutto.
Dalam pembelaan yang ditulis di atas kertas beralaskan lutut tersebut Ali Bhutto memberi contoh kepada negara-negara lain, Argentina, misalnya. Menurut Ali Bhutto dengan meminjam pernyataan Harguindeguy pimpinan anggota Junta Militer pernah mengaku bahwa tugas pemerintahan tak dapat dipegang oleh suatu klik, golongan militer tertentu saja. Harguindeguy, tambah Bhutto menegaskan bahwa Argentina harus merupakan pemerintahan terbuka dengan partisipasi massa sipil.
Dari contoh ini, nampaknya Ali Bhutto ingin mengingatkan rakyat Pakistan agar negara tersebut jangan terlalu didominir golongan militer. Lihatlah, tambah Ali Bhutto, seudah Revolusi Rusia, Lenin sendiri berusaha sekuat tenaga mengkonkritkan supremasi partai di atas militer. Dalam hal ini, baik Lenin maupun Stalin, jelas Ali Bhutto, telah menyadari bahwa negara Uni Soviet (dulu, red) akan berada dalam bahaya apabila kekuasaan partai, menguasai kontrol politik dan arah pemerintahan. Dicontohkan oleh mantan Presiden dan Perdana Menteri Pakistan itu, pada tahun 1957, Menteri Pertahanan, Marskhal Zhukhov, penakluk Berlin dan salah seorang Jenderal terbesar dalam Perang Dunia II, digeser karena berusaha bersikap sebagai seorang Bonaparte.
Napoleon Bonaparte menurut Penilian Ali Bhutto adalah seorang genius, punya strategi militer yang brilliant dan kodenya masih merupakan Hukum Dasar banyak negara. Ia seorang administrator ulung, jelas Ali Bhutto, seorang terpelajar dan romantis. Kepandaiannya menyamai de Gaulle. Tetapi di akhir kalimatnya, Bhutto menekankan, meskipun merupakan satu-satunya orang yang berhasil mengorganisir suatu kudeta dan mendatangkan kejayaan bagi bangsanya, namun Napoleon mengakhiri kekalahannya di Waterloo. Tidak ada yang berhasil bila sesuatu masalah diatasi dengan cara kudeta, tegas Ali Bhutto.
Begitu pula Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ketika sedang melakukan revolusi. Apabila kekuatan militer RRT mengauasai partai, maka Tiongkok akan kembali lagi ke masa lampau yaitu ke zaman War Lord. Rakyat RRT, tegas Ali Bhutto, tidaklah dipersatukan melalui hukum darurat. RRT dan rakyatnya telah dibawa ke tingkatan lebih tinggi dengan bimbingan dan pimpinan para politikus yang bermotivasi politis. Ketika Menteri Pertahanan RRT, Marshal Lin Pao yang ingin merencanakan "Operation Fairplay" dan lebih dikenal dengan sebutan "Outline of Project 571" untuk membunuh Mao Tse Tung telah dapat digagalkan Perdana Menteri Chou En Lai dan segera mengambil alih kekuasaan dari tangan Angkatan Bersenjata. Usaha ini, tegas Ali Bhutto, merupakan tindakan yang tepat demi mempertahankan pimpinan politis dan menyelamatkan RRT dari kehancuran.
Apa yang ditulis Zulfikar Ali Bhutto dalam pembelaannya tersebut nampaknya ingin mengenyampingkan peranan militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Pakistan. Ini pulalah mungkin kelemahan dari Benazir Bhutto yang ingin melanjutkan perjuangan ayahnya, sementara Benazir lupa ketika pembelaan ini ditulis, peristiwa di Lapangan Tiananmen belum terjadi dan Uni Soviet belum bubar. Bahkan boleh dikatakan Benazir lupa kaimat-kalimat yang ditulis ayahnya sendiri mengenai empat sumber kekuatan di Islamabad yang memberi peranan kepada militer lebih besar dari tiga kekuatan lainnya, yaitu birokrasi, bisnis dan para politikus yang katanya berbeda dengan empat kekuatan besar di Washington yang tidak menempatkan militer menjadi prioritas utama. Malah di Amerika Serikat, menurut Ali Bhutto, surat kabar merupakan kekuatan pertama. Melihat sikap Benazir dan mendiang ayahnya terhadap kekuatan militer, boleh jadi demokrasi yang diimpi-impikan mereka masih bergelut di antara realita dan utopia.
Begitu pula ketika George Bush dan Bill Clinton melakukan kampanye, kedua calon saling kritik habis-habisan. Kedua calon turun mendekati rakyat dan sampai-sampai suara Bill Clinton terganggu hanya untuk memperkenalkan konsep-konsepnya agar rakyat pun harus ikut menilai. Menjelang pengumuman resmi, meski pengumpulan pendapat menunjukkan Clinton lebih unggul, namun Bush masih belum menyerah. Ia masih percaya dengan suara rakyat dari pada suara-suara lain, yang bersifat kelembagaan. Tetapi setelah hasil resmi diumumkan berarti rakyat telah menjatuhkan penilaiannya. Bush pun pada akhirnya mengakui kekalahan dan berjanji membantu Bill Clinton.
Dari dua peristiwa di atas kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, di dalam sebuah negara demokrasi, istilah pepatah latin: Vox populi, Vox Dei (suara rakyat, suara Tuhan) merupakan landasan utama untuk mengukur keberhasilan dan tidaknya seorang pemimpin. Kedua, munculnya sistem yang mengenal oposisi merupakan hal wajar. Meski di Amerika oposisi tidak begitu kentara, namun kalau diperhatikan dan diamati tumbuh serta berkembangnya partai-partai yang ada di negara demokrasi tersebut, oposisi sebetulnya sudah ada, namun tidak berwujud lembaga. Mana mungkin tanpa adanya perbedaan sikap, sebuah cita-cita atau prinsip-prinsip bersama akan tercapai. Dengan adanya "oposisi loyal" inilah mereka bisa mempertajam pikiran, meluaskan wawasan, bermusyawarah, bertukar pikiran dan sudah pasti hasil yang dicapai pun dapat diupayakan semaksimal mungkin. Dalam pemilu yang akan datang ini, Korea Selatan sudah mulai menyelenggarakan adu debat presiden. Jika berhasil, maka Korea Selatan merupakan satu-satunya Dunia Ketiga yang berani memulai memperkenalkan sistem adu debat terbuka dalam pemilihan presiden.
Bila permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, kita kaitkan dengan perkembangan terakhir di Pakistan, yaitu dengan penahanan pemimpin oposisi dan sekaligus memukulinya, maka sudah tentu menimbulkan keprihatinan dunia internasional. Benazir Bhutto selama ini bukan hanya dianggap sebagai pemimpin oposisi, namun juga pernah menjabat sebagai orang nomor satu di negara tersebut.
Nampaknya penghargaan terhadap bekas pemimpin di Pakistan sudah mulai pudar, meskipun di lain pihak penghargaan rakyat mereka terhadap "pendiri negara" tidak pernah sirna. Menanggapi perkembangan situasi di Pakistan, memang ayahnya Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto ketika menulis pembelaannya di dalam penjara yang kemudian dibukukan serta digubah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ny.Hadinata, pernah mengungkapkan ketidaksenangannya pada militer. Ia mengecam habis-habisan kudeta yang terjadi di Pakistan. Menurut Ali Bhutto, setiap fakta sejarah harus dilihat dari waktu dan situasinya sendiri. "Dengan pengetahuan kita sendiri, kita harus mengevaluasi posisi. Dapat dikatakan kita sedang tenggelam di tangan orang yang tak dapat berenang. Kita telah mengalami tiga buah kudeta," tulisnya ketika ia belum menjalani hukuman gantung dan pada akhirnya sejarah menilai bahwa ini merupakan kekeliruan Ali Bhutto.
Dalam pembelaan yang ditulis di atas kertas beralaskan lutut tersebut Ali Bhutto memberi contoh kepada negara-negara lain, Argentina, misalnya. Menurut Ali Bhutto dengan meminjam pernyataan Harguindeguy pimpinan anggota Junta Militer pernah mengaku bahwa tugas pemerintahan tak dapat dipegang oleh suatu klik, golongan militer tertentu saja. Harguindeguy, tambah Bhutto menegaskan bahwa Argentina harus merupakan pemerintahan terbuka dengan partisipasi massa sipil.
Dari contoh ini, nampaknya Ali Bhutto ingin mengingatkan rakyat Pakistan agar negara tersebut jangan terlalu didominir golongan militer. Lihatlah, tambah Ali Bhutto, seudah Revolusi Rusia, Lenin sendiri berusaha sekuat tenaga mengkonkritkan supremasi partai di atas militer. Dalam hal ini, baik Lenin maupun Stalin, jelas Ali Bhutto, telah menyadari bahwa negara Uni Soviet (dulu, red) akan berada dalam bahaya apabila kekuasaan partai, menguasai kontrol politik dan arah pemerintahan. Dicontohkan oleh mantan Presiden dan Perdana Menteri Pakistan itu, pada tahun 1957, Menteri Pertahanan, Marskhal Zhukhov, penakluk Berlin dan salah seorang Jenderal terbesar dalam Perang Dunia II, digeser karena berusaha bersikap sebagai seorang Bonaparte.
Napoleon Bonaparte menurut Penilian Ali Bhutto adalah seorang genius, punya strategi militer yang brilliant dan kodenya masih merupakan Hukum Dasar banyak negara. Ia seorang administrator ulung, jelas Ali Bhutto, seorang terpelajar dan romantis. Kepandaiannya menyamai de Gaulle. Tetapi di akhir kalimatnya, Bhutto menekankan, meskipun merupakan satu-satunya orang yang berhasil mengorganisir suatu kudeta dan mendatangkan kejayaan bagi bangsanya, namun Napoleon mengakhiri kekalahannya di Waterloo. Tidak ada yang berhasil bila sesuatu masalah diatasi dengan cara kudeta, tegas Ali Bhutto.
Begitu pula Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ketika sedang melakukan revolusi. Apabila kekuatan militer RRT mengauasai partai, maka Tiongkok akan kembali lagi ke masa lampau yaitu ke zaman War Lord. Rakyat RRT, tegas Ali Bhutto, tidaklah dipersatukan melalui hukum darurat. RRT dan rakyatnya telah dibawa ke tingkatan lebih tinggi dengan bimbingan dan pimpinan para politikus yang bermotivasi politis. Ketika Menteri Pertahanan RRT, Marshal Lin Pao yang ingin merencanakan "Operation Fairplay" dan lebih dikenal dengan sebutan "Outline of Project 571" untuk membunuh Mao Tse Tung telah dapat digagalkan Perdana Menteri Chou En Lai dan segera mengambil alih kekuasaan dari tangan Angkatan Bersenjata. Usaha ini, tegas Ali Bhutto, merupakan tindakan yang tepat demi mempertahankan pimpinan politis dan menyelamatkan RRT dari kehancuran.
Apa yang ditulis Zulfikar Ali Bhutto dalam pembelaannya tersebut nampaknya ingin mengenyampingkan peranan militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Pakistan. Ini pulalah mungkin kelemahan dari Benazir Bhutto yang ingin melanjutkan perjuangan ayahnya, sementara Benazir lupa ketika pembelaan ini ditulis, peristiwa di Lapangan Tiananmen belum terjadi dan Uni Soviet belum bubar. Bahkan boleh dikatakan Benazir lupa kaimat-kalimat yang ditulis ayahnya sendiri mengenai empat sumber kekuatan di Islamabad yang memberi peranan kepada militer lebih besar dari tiga kekuatan lainnya, yaitu birokrasi, bisnis dan para politikus yang katanya berbeda dengan empat kekuatan besar di Washington yang tidak menempatkan militer menjadi prioritas utama. Malah di Amerika Serikat, menurut Ali Bhutto, surat kabar merupakan kekuatan pertama. Melihat sikap Benazir dan mendiang ayahnya terhadap kekuatan militer, boleh jadi demokrasi yang diimpi-impikan mereka masih bergelut di antara realita dan utopia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar